Percepatan Penataan Non-ASN: BKN Minta Instansi Tancap Gas Selesaikan Proses PPPK Penuh Waktu dan Usulkan Skema Paruh Waktu!
https://www.bkn.go.id/bkn-minta-peran-aktif-instansi-dalam-penyelesaian-proses-seleksi-pppk/
Halo, para pengelola kepegawaian instansi pemerintah di seluruh Indonesia, dan Anda semua yang peduli pada masa depan Aparatur Sipil Negara (ASN) di negeri ini! Ada seruan penting yang datang langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka butuh peran aktif Anda semua untuk menuntaskan proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sedang berjalan!
Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, dalam forum BKN Menyapa yang digelar daring pada Jumat, 1 Agustus 2025, dengan tegas meminta agar seluruh instansi pemerintah tidak menunda lagi pengusulan dan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK. Ini berlaku untuk PPPK tahap I maupun tahap II.
"Kami meminta seluruh instansi tidak menunda pengisian DRH, dan segera melakukan proses verifikasi agar NI PPPK Tahap II dapat segera diterbitkan secara tepat waktu,” ujar Haryomo.
Ini bukan sekadar permintaan biasa, tetapi sebuah dorongan untuk percepatan. Pemerintah, melalui BKN dan KemenPANRB, punya target ambisius: menuntaskan penataan tenaga non-ASN tahun ini. Jadi, mari kita pahami lebih dalam mengapa peran aktif instansi sangat krusial, bagaimana mekanisme pengusulan PPPK Paruh Waktu akan bekerja, dan sejauh mana progres penyerapan formasi PPPK penuh waktu telah tercapai.
Kecepatan adalah Kunci: Penuntasan NI PPPK Tahap I dan II!
Proses pengusulan dan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK adalah tahap terakhir yang sangat dinantikan oleh para calon PPPK. Setelah melalui seleksi ketat, tahap inilah yang akan meresmikan status mereka sebagai bagian dari ASN. Haryomo Dwi Putranto sangat menekankan pentingnya hal ini:
Jangan Menunda Pengisian DRH (Daftar Riwayat Hidup): Ini adalah dokumen vital yang harus diisi oleh calon PPPK. Instansi perlu memastikan proses pengisian ini berjalan lancar dan cepat, serta memberikan asistensi jika diperlukan.
Segera Lakukan Proses Verifikasi: Setelah DRH diisi, instansi harus segera memverifikasi kelengkapan dan kebenaran data. Verifikasi yang cepat akan mempercepat proses penetapan NI PPPK.
Target Penerbitan Tepat Waktu: BKN ingin memastikan NI PPPK Tahap II dapat segera diterbitkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Keterlambatan di satu instansi bisa berdampak pada jadwal nasional.
Mengapa kecepatan ini begitu penting? Karena setiap penundaan berarti menunda kepastian status ribuan individu yang telah mengabdi. Selain itu, kecepatan ini juga menunjukkan efektivitas birokrasi dalam menyelesaikan masalah kepegawaian yang kompleks.
Transisi ke PPPK Paruh Waktu: Opsi Fleksibel untuk Kebutuhan Riil Instansi
Selain percepatan penetapan NI PPPK penuh waktu, BKN juga mendorong instansi untuk segera mengusulkan kebutuhan PPPK Paruh Waktu. Ini adalah skema baru yang akan mengakomodir tenaga non-ASN yang belum terserap dalam formasi penuh waktu, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi instansi.
Haryomo mengingatkan agar instansi segera mengusulkan kebutuhan PPPK Paruh Waktu melalui platform SIASN pada layanan Perencanaan Kebutuhan. Ini adalah platform digital yang terintegrasi, menunjukkan komitmen pemerintah pada digitalisasi layanan kepegawaian.
Yang menarik dari pengusulan ini adalah kewajiban melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Ditandatangani Secara Digital (DS TTE) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi: Penggunaan tanda tangan digital menambah tingkat keamanan, efisiensi, dan akuntabilitas. PPK memiliki tanggung jawab penuh atas keabsahan data yang diusulkan.
Bentuk Akuntabilitas dan Keseriusan: Mekanisme ini memastikan bahwa pengusulan formasi PPPK, termasuk yang paruh waktu, didasarkan pada kebutuhan riil dan perhitungan anggaran yang matang. Ini mencegah usulan yang tidak proporsional atau tidak sesuai dengan kapasitas instansi.
Mekanisme SPTJM ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam memastikan setiap formasi yang diusulkan benar-benar diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Progres Positif: Keterisian Formasi PPPK Penuh Waktu Mencapai 87,1%!
Untuk memberikan gambaran capaian terkini, Aris Windiyanto, Deputi BKN Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN, memaparkan data yang sangat menggembirakan:
Hingga saat ini, keterisian formasi PPPK penuh waktu hasil seleksi Tahap I dan II telah mencapai 878.627 formasi.
Angka ini setara dengan sekitar 87,1% dari total formasi penuh waktu yang tersedia, yaitu sebanyak 1.008.337 formasi.
"Capaian ini menjadi indikator positif dari antusiasme instansi dalam mendukung kebijakan pengangkatan tenaga non-ASN melalui skema PPPK," tambah Aris.
Ini adalah bukti nyata bahwa program pengangkatan PPPK berjalan sangat efektif dan mendapatkan dukungan besar dari berbagai instansi. Persentase yang tinggi ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga non-ASN yang berhak telah mendapatkan kepastian status melalui jalur PPPK penuh waktu.
Klasifikasi Prioritas dan Fleksibilitas Ruang Fiskal Daerah
Dalam proses pengusulan kebutuhan PPPK Paruh Waktu, instansi diminta untuk mengacu pada klasifikasi tenaga non-ASN berdasarkan kategori prioritas. Ini berarti ada skala prioritas yang harus diikuti agar penataan tenaga non-ASN berjalan terarah dan adil.
Namun, BKN juga memahami bahwa setiap instansi memiliki kondisi fiskal yang berbeda. Oleh karena itu, bagi instansi yang masih memiliki ruang fiskal dari alokasi belanja barang/jasa, diberikan fleksibilitas untuk mengusulkan formasi PPPK Paruh Waktu. Ini adalah kebijakan yang adaptif dan mengakomodir kondisi keuangan daerah.
Aris Windiyanto menjelaskan manfaat dari skema paruh waktu ini:
Menjawab Kebutuhan Layanan Fleksibel dan Efisien: Tidak semua jenis pekerjaan memerlukan pegawai penuh waktu. Skema paruh waktu memungkinkan instansi untuk mengisi kebutuhan layanan yang sifatnya lebih fleksibel dan efisien secara anggaran.
Peluang Legal dan Berkeadilan bagi Non-ASN: Ini memberikan solusi hukum yang jelas dan berkeadilan bagi tenaga non-ASN yang telah mengabdi namun belum tertampung dalam formasi penuh waktu. Mereka tetap mendapatkan status kepegawaian dan jaminan yang lebih baik.
Skema PPPK Paruh Waktu ini adalah jembatan menuju penyelesaian masalah tenaga non-ASN secara komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari kebutuhan instansi hingga kapasitas anggaran.
Konsolidasi Data dan Perencanaan SDM Menyeluruh: Integrasi SIASN!
Forum BKN Menyapa kali ini secara khusus menyoroti pentingnya konsolidasi data dan perencanaan SDM secara menyeluruh. Ini termasuk integrasi data non-ASN yang telah divalidasi melalui platform SIASN.
SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) adalah tulang punggung transformasi digital manajemen ASN. Dengan SIASN, BKN dapat memantau, mengelola, dan merencanakan kebutuhan SDM secara lebih akurat dan terintegrasi.
Oleh karena itu, BKN terus berkomitmen untuk:
Mendampingi Instansi: BKN tidak membiarkan instansi berjalan sendiri. Mereka terus memberikan pendampingan dalam setiap tahap pengusulan kebutuhan PPPK.
Asistensi Teknis: Memberikan bantuan teknis untuk mengatasi kendala dalam penggunaan platform SIASN atau pemahaman prosedur.
Pembaruan Kebijakan Terkini: Memastikan instansi selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai kebijakan kepegawaian yang relevan.
Dengan kolaborasi aktif antara BKN, Kementerian PANRB, dan seluruh instansi pemerintah, pemerintah sangat optimis bahwa target penataan tenaga non-ASN dapat tercapai sepenuhnya pada tahun 2025 sesuai dengan amanat reformasi birokrasi.
Ini adalah panggilan untuk aksi kolektif. Setiap instansi memiliki peran penting dalam menyukseskan agenda besar ini. Mari kita bersama-sama mewujudkan tata kelola ASN yang lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik! Apakah instansi Anda sudah siap tancap gas?