Strategi Pemkot Depok: Honorer Jadi PPPK Paruh Waktu Demi Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, terutama ketika pemerintah daerah mengambil langkah konkret dalam menata ulang struktur kepegawaian. Salah satu kabar baik datang dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Dengan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmen PANRB) Nomor 16 Tahun 2025, Pemkot Depok menyusun strategi besar untuk mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Langkah ini tidak hanya memberikan kejelasan status kepada ribuan tenaga honorer, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

ilustrasi https://berita.depok.go.id/jadi-pembina-apel-pagi-wakil-wali-kota-apresiasi-kinerja-asn-pemkot-depok-di-tahun-2024

Kenapa PPPK Paruh Waktu?

PPPK Paruh Waktu adalah konsep baru yang diatur dalam Kepmen PANRB Nomor 16 Tahun 2025. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan solusi bagi pegawai non-ASN yang selama ini belum memiliki status kepegawaian tetap. Dengan sistem paruh waktu, pemerintah dapat mengoptimalkan tenaga kerja yang sudah ada tanpa harus menambah beban anggaran secara signifikan.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat sekitar 6.076 tenaga honorer di Pemkot Depok yang berpeluang menjadi PPPK Paruh Waktu. Ini adalah angka yang sangat signifikan dan menunjukkan komitmen Pemkot Depok untuk memberikan kejelasan status bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Langkah Nyata Pemkot Depok

Dalam wawancara dengan berita.depok.go.id, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Rahman Pujiarto, menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya bertujuan memberikan kejelasan status, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pegawai non-ASN.

“Melalui penerapan PPPK Paruh Waktu, kami optimis tenaga honorer yang terdaftar di database BKN dapat memiliki kejelasan status. Selain itu, langkah ini akan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis operasional,” ungkap Rahman.

Tahapan seleksi akan dimulai setelah seluruh proses penerimaan CASN 2024 selesai. Pemkot Depok telah menyiapkan kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk mengikuti seleksi PPPK Paruh Waktu. Kriteria tersebut meliputi:

• Terdaftar dalam database BKN.
• Pernah mengikuti seleksi CPNS atau PPPK Tahap I dan II namun belum lulus.
• Memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang tersedia.

Jabatan yang Ditawarkan

Menurut Kepala Bidang Pengadaan, Data, Kepangkatan, dan Pensiun BKPSDM Kota Depok, Taufik Iman Raharjo, beberapa jabatan yang tersedia untuk PPPK Paruh Waktu mencakup:

Tenaga guru: Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Depok.

Tenaga kesehatan: Sebagai respons terhadap kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat.

Tenaga teknis: Mendukung operasional pemerintah dalam berbagai bidang.

Proses pengadaan ini akan dilakukan secara bertahap. Mulai dari pengusulan kebutuhan oleh instansi pemerintah hingga penerbitan nomor induk PPPK oleh Kepala BKN.

Dampak Positif bagi Reformasi Birokrasi

Langkah Pemkot Depok ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas. Dengan adanya PPPK Paruh Waktu, pemerintah dapat mengatasi beberapa tantangan utama, seperti:

Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer: Kebijakan ini memberikan solusi jangka panjang bagi tenaga honorer yang selama ini berada dalam ketidakpastian.

Efisiensi Anggaran: Sistem paruh waktu memungkinkan alokasi anggaran yang lebih fleksibel tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Peningkatan Pelayanan: Dengan tenaga kerja yang lebih profesional dan memiliki status yang jelas, kualitas pelayanan kepada masyarakat diharapkan meningkat.

Juli 2025: Momentum Penting

Pemkot Depok telah menetapkan Juli 2025 sebagai momen penting untuk memulai pengangkatan PPPK Paruh Waktu. Hal ini memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah daerah untuk mempersiapkan segala kebutuhan administrasi dan regulasi.

“Kami serius mendukung reformasi birokrasi ini. Juli 2025 akan menjadi momentum penting untuk penataan status tenaga honorer di Depok. Semua proses akan berjalan sesuai regulasi yang berlaku,” tambah Rahman.

Apa yang Harus Dipersiapkan oleh Tenaga Honorer?

Bagi tenaga honorer yang ingin memanfaatkan peluang ini, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan:

Memastikan Terdaftar di Database BKN: Pastikan data Anda sudah tercatat dengan benar.

Meningkatkan Kompetensi: Peluang ini lebih besar bagi mereka yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan.

Mengikuti Informasi Seleksi: Selalu pantau informasi terbaru dari Pemkot Depok dan BKPSDM.

Sumber Informasi Resmi

Untuk memastikan keabsahan informasi, Pemkot Depok mengacu pada beberapa sumber resmi, antara lain:

• Kepmen PANRB Nomor 16 Tahun 2025.
• Regulasi di Portal Resmi BKN.
• Berita Depok.go.id.

Kesimpulan: Masa Depan yang Cerah untuk Honorer di Depok

Kebijakan PPPK Paruh Waktu bukan hanya tentang kejelasan status, tetapi juga tentang memberikan apresiasi kepada tenaga honorer yang telah lama berkontribusi. Pemkot Depok telah menunjukkan komitmennya dalam reformasi birokrasi, dan Juli 2025 menjadi langkah awal yang menjanjikan.

Untuk Anda yang saat ini berstatus sebagai tenaga honorer, ini adalah kesempatan emas. Persiapkan diri Anda sebaik mungkin dan jadilah bagian dari perubahan besar ini. Pemkot Depok telah membuka pintu, dan sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk melangkah masuk.

Reformasi birokrasi dimulai dari langkah kecil, dan kebijakan ini adalah salah satu bukti bahwa perubahan itu mungkin. Mari kita dukung bersama demi pelayanan publik yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah bagi tenaga kerja Indonesia.