Dari Data hingga Sekolah: Wamensos Dorong Daerah Beraksi Nyata, Wujudkan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Bukti dan Aksi!
https://kemensos.go.id/berita-terkini/wakil-menteri-sosial-1/Percepat-Pengentasan-Kemiskinan,-Wamensos-Dorong-Daerah-Gunakan-DTSEN-dan-Bangun-Sekolah-Rakyat
Bapak dan Ibu kepala daerah, para pengambil kebijakan di tingkat lokal, serta seluruh masyarakat yang berjuang melawan kemiskinan, mari kita simak sebuah pertemuan yang tidak biasa. Di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, sebuah audiensi berlangsung dengan pesan yang sangat tegas dan lugas dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Pesan ini bukanlah sekadar wacana. Ini adalah sebuah peta jalan yang sangat jelas, menuntut aksi nyata dari para pemimpin di daerah untuk memastikan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto benar-benar sampai dan dirasakan oleh rakyat.
Pada Selasa, 26 Agustus 2025, Wamensos Agus Jabo menyampaikan tiga arahan penting yang menjadi formula baru untuk mengentaskan kemiskinan: pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pembangunan Sekolah Rakyat, dan pembentukan Kampung Siaga Bencana. Mari kita bedah satu per satu, karena di setiap poin, terkandung sebuah janji dan sebuah tantangan.
DTSEN: Bukan Sekadar Angka, Ini tentang Keadilan Data
Poin pertama yang ditekankan Agus Jabo adalah tentang data. "Presiden Prabowo menginstruksikan agar semua program bansos itu berbasis pada DTSEN. Pemda wajib melakukan pemutakhiran secara rutin agar tidak ada keluarga miskin yang terlewat," tegasnya.
Pernyataan ini adalah sebuah alarm bagi kita semua. Selama ini, mungkin kita sering mendengar keluhan tentang bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Datanya tumpang tindih, penerimanya tidak valid, dan akhirnya, rakyat yang paling membutuhkan justru terlewatkan. Untuk mengatasi masalah ini, DTSEN hadir sebagai solusi. Ia adalah sebuah basis data yang seharusnya menjadi cermin paling akurat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Agus Jabo menyebut pemutakhiran DTSEN sebagai "harga mati" karena ia berpengaruh pada efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran semua program nasional. Ia bahkan memberikan peringatan yang sangat serius: "Kalau ada program tidak sesuai data DTSEN, bisa dipertanyakan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)."
Peringatan ini menegaskan bahwa validitas data bukan hanya soal etika, tetapi juga akuntabilitas. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti musyawarah desa dan validasi lewat pendamping PKH harus benar-benar dijalankan dengan integritas. Tujuannya sangat jelas: "Jangan sampai rakyat jadi korban karena data tidak tepat sasaran," tegasnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu, Elsi, memberikan contoh nyata dengan melaporkan bahwa mereka sudah mencapai 90 persen ground checking atau uji petik penerima bansos di wilayahnya. Ini adalah contoh baik tentang bagaimana komitmen bisa diubah menjadi aksi yang terukur.
Sekolah Rakyat: Mengubah Wacana Menjadi Realita di Lapangan
Poin kedua yang menjadi sorotan adalah program Sekolah Rakyat, yang merupakan salah satu program prioritas utama Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan. Audiensi ini mempertemukan Wamensos dengan para kepala daerah yang siap beraksi.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, melaporkan sebuah langkah konkret yang patut diapresiasi: pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 30 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan ini bahkan sudah dilengkapi dengan akses jalan dan sedang diproses di ATR/BPN. "Kami berharap usulan kami bisa diterima, untuk melengkapi julukan kota kami sebagai Kota Pendidikan," harapnya.
Tidak kalah sigap, Wakil Bupati Pasangkayu, Herny Agus, juga menekankan kesiapan daerahnya. "Kami sudah siapkan lahan bersertifikat 5 hektare dan siap mendukung penuh program Sekolah Rakyat," katanya.
Respons cepat dari daerah ini disambut dengan strategi yang cerdas dari pemerintah pusat. Agus Jabo menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memprioritaskan pembangunan gedung permanen bagi daerah yang telah memiliki Sekolah Rakyat rintisan. Dengan kata lain, pemerintah pusat mengatakan: "Tunjukkan komitmenmu dengan memulai, dan kami akan datang untuk membangun yang permanen."
Ini adalah sebuah dorongan yang sangat pragmatis dan berorientasi pada hasil. Para pemimpin daerah didorong untuk tidak menunggu bantuan datang, tetapi menggunakan fasilitas yang sudah ada—seperti gedung milik Pemda—untuk segera memulai program. Ini adalah cara untuk membuktikan keseriusan dan menggerakkan roda pembangunan tanpa penundaan.
Kampung Siaga Bencana: Membangun Ketahanan di Tengah Ancaman
Selain fokus pada pengentasan kemiskinan, audiensi ini juga membahas isu yang sangat penting bagi daerah-daerah rawan bencana: Kampung Siaga Bencana (KSB). Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, menyampaikan usulan untuk program ini. "Daerah kami berada di lereng gunung berapi sehingga rawan bencana. Dalam hal ini kami berharap dukungan Kemensos untuk Kampung Siaga Bencana," tuturnya.
Usulan ini menunjukkan pemahaman yang mendalam bahwa pengentasan kemiskinan juga harus mencakup pembangunan ketahanan komunitas. Sebuah keluarga yang miskin akan semakin terpuruk jika terkena bencana alam tanpa persiapan yang memadai. Dengan adanya KSB, masyarakat di daerah rawan bencana akan dilatih untuk siaga dan bertindak cepat, meminimalisir kerugian, dan mempercepat pemulihan.
Jangan Hanya Wacana: Janji Aksi dari Pemerintah
Menutup audiensi yang penuh semangat ini, Agus Jabo memberikan sebuah pesan yang singkat namun sangat mengena. Dia menggarisbawahi tiga arahan utama: sinergi pemutakhiran DTSEN, pengajuan proposal resmi Sekolah Rakyat rintisan, dan pengajuan KSB.
Pesan terakhirnya adalah sebuah ultimatum yang penuh motivasi: "Presiden Prabowo itu ingin program langsung dirasakan rakyat. Jadi pulang dari sini, tertibkan data DTSEN, siapkan usulan Sekolah Rakyat dan KSB tadi, dan laporkan ke Kemensos. Jangan hanya wacana."
Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah saatnya untuk bergerak. Ini adalah era di mana data harus menjadi landasan, dan aksi harus menjadi kebiasaan. Mari kita pastikan setiap data valid, setiap program berjalan, dan setiap rakyat miskin merasakan kehadiran negara. Karena di dalam setiap tindakan nyata, terletak masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi kita semua.